.jpeg)
Bengkulu, DinamikaPublik.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu menilai Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Juni 2024 dalam kondisi stabil dengan kinerja yang positif dan kondisi likuiditas yang memadai untuk terus mendukung pertumbuhan perekonomian daerah di tengah ketidakpastian kondisi global.
Pada posisi Juni 2024, kinerja industri perbankan tergolong baik, tercermin dalam Aset Perbankan baik Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,9 triliun atau 7,38 persen menjadi Rp28,5 triliun.
Pertumbuhan ini didukung dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara tahunan sebesar Rp1,7 triliun atau 11,44 persen menjadi Rp 17,2 triliun.
Penyaluran kredit Bank Umum di Provinsi Bengkulu pada posisi Juni 2024 mencapai Rp28,57 triliun, tumbuh sebesar 7,38 persen yoy dengan kualitas kredit yang terjaga dengan rasio NPL/F sebesar 1,92 persen (Juni 2023: 2,00 persen).
Pertumbuhan kredit di Provinsi Bengkulu, berdasarkan jenis penggunaan, didominasi pertumbuhan pada Kredit Investasi sebesar Rp957 miliar atau sebesar 20,79 persen (yoy) menjadi Rp5,5 triliun dan Kredit Konsumsi sebesar Rp823 miliar atau sebesar 6,06 persen (yoy) menjadi Rp14,4 triliun. Sedangkan untuk Kredit Modal Kerja hanya tumbuh sebesar Rp181 miliar atau sebesar 2,16 persen menjadi Rp8.590 miliar.
Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kredit didorong penyaluran pada sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp694 miliar atau 12,68 persen (yoy), sektor Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga yang tumbuh sebesar Rp412 miliar atau 6,88 persen (yoy), sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp249 miliar atau 314,95 persen (yoy) dan sektor Untuk Pemilikan Rumah Tinggal sebesar Rp244 miliar atau 9,13 persen (yoy).
Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bengkulu telah mencapai sebesar Rp13,31 triliun atau 46,59 persen dari total penyaluran kredit. Kredit UMKM secara tahunan mengalami pertumbuhan sebesar Rp829 miliar atau sebesar 6,64 persen (yoy).
Untuk mendukung pengembangan UMKM, Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan skema subsisi bunga sebesar Rp3,4 triliun selama tahun 2024.
Sampai dengan posisi Juni 2024, Perbankan telah menyalurkan KUR dengan plafon sebesar Rp1,77 triliun dari 24.897 total debitur atau 52,03 persen dari target penyaluran Pemerintah.
PT BPD Bengkulu sebagai bank milik pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, mengalami pertumbuhan yang membaik dalam periode semester I tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara tahunan, Aset PT BPD Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar Rp702 miliar atau 8,35 persen dari sebelumnya sebesar Rp8,41 triliun menjadi sebesar Rp9,12 triliun. Hal ini didukung dengan pertumbuhan DPK sebesar Rp548 miliar atau 8,09 persen dari sebelumnya sebesar Rp6,78 triliun menjadi Rp7,32 triliun. Kredit PT BPD Bengkulu, secara tahunan tumbuh sebesar Rp376 miliar atau 6,02 persen dari sebelumnya sebesar Rp6,6 triliun menjadi sebesar Rp6,2 triliun.
Dalam mendukung pengembangan PT BPD Bengkulu sebagai Bank Pemerintah Daerah, OJK selalu mendorong penguatan permodalan untuk mendukung pengembangan Bank yang sehat. PT BPD Bengkulu dalam memperkuat permodalan khususnya pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan ketentuan OJK, telah bekerjasama dengan PT Bank Jabar Banten dengan bergabung menjadi Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Jabar Banten.
Dengan bergabung dalam KUB ini, harapannya dapat mengakselerasi pertumbuhan kinerja PT BPD Bengkulu menjadi lebih baik dalam bentuk pelayanan, inovasi produk, layanan digital banking khususnya kepada masyarakat maupun layanan kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Provinsi di Provinsi Bengkulu.
Perkembangan kinerja BPR dan BPRS di Provinsi Bengkulu tergolong baik dengan pertumbuhan aset sebesar Rp40,87 miliar atau sebesar 14,18 persen menjadi Rp329,07 miliar. Pertumbuhan aset ini didukung dengan pertumbuhan penghimpunan DPK sebesar Rp16,87 miliar atau sebesar 8,95 persen (yoy) menjadi Rp205,45 miliar. Sedangkan penyaluran kredit mengalami pertumbuhan sebesar Rp36,98 miliar atau 16,81 persen menjadi Rp257,01 miliar pada posisi Juni 2024. (Rls)
